Ganjar Razuni: Dewan Pakar Golkar Sama Sekali Tidak Rekomendasikan Munaslub

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni, membantah isu pihaknya merekomendasikan adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekomendasi yang berisi adanya desakan munaslub, sama sekali tidak ada," ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Ganjar menduga ada pihak lain yang menunggangi jiwa dan semangat putusan Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkar. Dia menjelaskan Dewan Pakar Partai Golkar tak memiliki kewenangan dan hak untuk mengondisikan sebuah munaslub.

"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, munaslub juga bisa terselenggara jika terjadi kegentingan memaksa yang membuat partai terancam. Ganjar menyebut hal itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Terkait isu bakal ada munaslub, Ganjar menganggapnya dinamika dan dialektika atas perkembangan politik kepartaian Partai Golkar.

Ganjar menuturkan poin kedua rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga Hartarto menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.

Sehingga, Ganjar menegaskan batas waktu itu diberikan bermaksud memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.

"Sebagai mandataris munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan terus mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019.

"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat munas itu," tegas Ganjar.

Ganjar Razuni menekankan, sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Partai Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7/2023) lalu.